Gelar Gesah Desa Untuk Solusi Persoalan

0
82

Banyuwangi, Motim. Untuk mencari solusi terkait banyaknya persoalan yang ada di desa, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Kabupaten Banyuwangi mengadakan pertemuan dengan para pemangku kebijakan di Banyuwangi dalam acara yang bertajuk ‘Gesah Desa’, Kamis (30/3).

Gesah Desa yang digelar di ruang khusus DPRD Banyuwangi itu, selain dihadiri anggota asosiasi BPD, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Zen Kostolani, Kabag Tata Kelola Pemerintahan Desa, Abdul Azis Hamidi dan Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi Ficky Septalinda serta Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (ASKAB) Agus Tarmizi.

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi Rudi Hartono Latif mengatakan, permasalahan desa ini diantaranya, saat ini baru 10 persen desa yang baru mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari total 189 desa di Banyuwangi.

Padahal seharusnya, pertengahan Mei mendatang, usulan pencairan dana desa harus sudah diajukan. Jika tidak, Kementrian Keuangan bisa menjatuhkan sanksi membekukan dana desa tersebut alias hangus. “Sedangkan selama ini, usulan pencairan dana desa terkendala dengan keterlambatan turunnya peraturan bupati. Kita minta pihak terkait segera membantu mengurai permasalahan ini, lewat Gesah Desa yang kita gelar,” ujar Rudi.

Dalam Gesah Desa tersebut, asosiasi BPD dan ASKAB juga mempertanyakan kepada pemerintah daerah tentang Dana Bagi Hasil Pendapatan Daerah (DBHPD) dari sektor pajak dan retribusi sebesar 10 persen untuk desa, sesuai amanat Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pada tahun 2016 lalu, tidak ada desa yang mendapat dana bagi hasil setoran pajak dan retribusi itu dari pemerintah daerah. “Kita berharap,  bagi hasil pajak retribusi itu dianggarkan di perubahan APBD 2017 ini, karena itu amanat undang undang,” tegas Rudi.

Sementara itu, menanggapi berbagai keluhan dari asosiasi BPD dan ASKAB tersebut, Kepala DPMD Kabupaten Banyuwangi Zen Kostolani mengaku yakin berbagai persoalan yang saat ini dialami oleh desa akan bisa teratasi sepanjang perangkat desa punya komitmen kuat untuk belajar meningkatkan kemampuannya. Karena saat ini, desa dituntut untuk melek teknologi untuk menyusun dan melaporkan keuangan melalui program E Village Budgeting.

“Kita harus terus belajar IT, dan kita terus maksimalkan pembinaan dan pelatihan perangkat desa” terang Zen.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Ficky Septalida, dalam Gesah Desa siang itu berpesan agar proses penganggaran dana desa harus dilakukan secara akuntabel dan profesional. Dan juga perlu dikawal dengan baik kegiatan pembangunan desa, agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan tidak sampai ada aparat pemerintahan desa terjerat kasus hukum. Mengingat saat ini, desa kelola anggaran hingga lebih dari Rp 1 miliar pertahun.

“Pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa itu, harus dilakukan dengan baik, agar tidak sampai tersandung masalah hukum,” ujar Ficky.

Di sisi lain, lanjut Ficky,  pemerintah kabupaten dan instansi terkait juga harus lebih intensif melakukan pembinaan dan memberikan pelatihan kepada perangkat desa. Mengingat saat ini, banyak program Bupati yang digulirkan di desa berbasis IT, seperti E Village Budgeting dan Smart kampung. “Apa yang menjadi permasalahan desa, akan turut diselesaikan oleh DPRD sesuai kapasitasnya,” cetus politikus PDIP ini. (fir)

NO COMMENTS